Oleh: Agus Widjajanto*
BethaNews.com – Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, menegaskan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk berperan dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia, serta mempromosikan keadilan sosial di tingkat internasional. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat berperan aktif dalam organisasi internasional, seperti PBB, ASEAN, dan G20, untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kerja sama internasional.
Selain itu, Indonesia juga diharapkan dapat menjadi mediator dalam konflik internasional dan mempromosikan dialog dan diplomasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik.
Disamping sebagai negara kepulauan terbesar yang mempunyai garis pantai terpanjang didunia yang dipisahkan selat dan laut yang terletak di garis katulistiwa tentu letak nya sangat strategis bagi perdagangan global melalui laut yang merupakan titik terpendek dan tercepat yang menghubungkan laut china selatan dan samudera Hindia.
Disamping merupakan berkah juga tanggung jawab yang sangat besar untuk bisa menjaga keutuhan wilayahnya ditengah tengah fenomena dimana Secara Geo Strategis dan Geo Politis, terjadi perubahan paradigma dan pergeseran strategi lahir nya Impetalisme modern yang tengah berevolusi dengan demikian cepatnya.
Imperialisme modern memang telah berevolusi dan menjadi lebih kompleks, terutama dalam konteks globalisasi dan teknologi informasi. Negara-negara besar dan adi daya memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan tatanan dunia, baik melalui kebijakan ekonomi, politik, maupun militer.
Dalam beberapa dekade terakhir, imperialisme modern telah mengambil bentuk yang lebih halus, seperti imperialisme ekonomi, di mana negara-negara besar mengendalikan ekonomi negara-negara berkembang melalui institusi global seperti Bank Dunia dan IMF.
Selain itu, imperialisme politik juga terjadi ketika suatu negara memengaruhi kebijakan politik atau pemerintahan negara lain, biasanya melalui tekanan diplomatik, aliansi, atau ancaman militer.
