Opini  

Domino Pemblokian Rekening: Ketika Bank Menjadi Alat Politik

Opini
Agus Widjajanto: Pemerhati Masalah Sosial, Budaya dan HAM (FOTO:BethaNews)

Oleh: Agus Widjajanto*

BethaNews.com – Pemblokiran rekening salah satu koordinator aksi demonstrasi di Pati memicu efek domino. Bukan semata karena satu rekening yang dibekukan, melainkan karena pesan yang muncul di tengah masyarakat,  kritik dapat berujung pada pembekuan rekening.

Jika persepsi semacam ini berkembang dan tidak segera dijelaskan secara transparan berdasarkan hukum, persoalannya menjadi jauh lebih besar dan ini berbahaya.

Sebab, ketika kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan mulai runtuh, dampaknya tidak akan berhenti pada satu orang. Ia dapat menjalar kepada UMKM, aktivis, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, bahkan warga biasa.

Bank bukan kantor polisi, Bank adalah lembaga yang berdiri di atas kepercayaan publik. Fungsi utamanya adalah menyimpan, mengelola, dan menyalurkan dana secara aman sesuai ketentuan hukum. Bank bukan lembaga yang menentukan siapa yang boleh berbicara, siapa yang boleh mengkritik, dan siapa yang harus dibungkam secara finansial.

Karena itu, ketika kewenangan perbankan bersinggungan dengan aktivitas politik dan kebebasan menyampaikan pendapat, batas-batasnya harus dibuat sangat jelas.

1. Belajar dari Kanada dan Hong Kong. Dunia telah memberikan pelajaran mahal yang seharusnya menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Di era digitalisasi dan media sosial yang tidak mengenal batas negara, keputusan mengenai pemblokiran rekening dapat dengan cepat menjadi isu politik, ekonomi, bahkan isu kepercayaan terhadap sistem keuangan.

Salah satu contohnya adalah Kanada. Pada 2022, ketika konvoi “Freedom Convoy” memprotes kebijakan pemerintah, pemerintahan Justin Trudeau mengaktifkan Emergencies Act. Bank diminta membekukan rekening para pengunjuk rasa dan donatur. Sebanyak 206 rekening dilaporkan dibekukan, dengan nilai sekitar 7,8 juta dolar Kanada.

Kebijakan tersebut memang berkontribusi terhadap meredanya aksi. Namun persoalan yang muncul kemudian jauh lebih besar: publik mulai mempertanyakan batas kewenangan negara terhadap sistem keuangan. Pertanyaannya sederhana tetapi sangat fundamental: hari ini rekening demonstran, besok rekening siapa?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *