Akuntabilitas, Presiden harus akuntabel atas tindakan mereka dan memastikan bahwa kekuasaan prerogatif digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, hak prerogatif Presiden dalam pemerintahan presidensial negara demokrasi memiliki sejarah yang kompleks dan berkembang dari konsep monarki Inggris. Hak prerogatif ini harus digunakan dengan bijak dan dalam batas-batas konstitusi untuk memastikan keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas(*)
Dengan demikian, dugaan pencemaran nama baik maupun kemungkinan pelanggaran lainnya masih harus diuji berdasarkan fakta dan proses hukum yang berlaku….
Agus menegaskan bahwa PPHN bukan berarti dimaknai sebagai upaya mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Menurutnya, demokrasi pasca-Reformasi harus…
Pasal 28E UUD 1945 memberikan jaminan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Menyampaikan kritik bukan tindak pidana. Yang menjadi…
Setelah menyewa tanah tersebut, PT. Melali melakukan perubahan pemegang saham dan jumlah modal disetor sebagaimana Akta Notaris KHANIEF S.H., M.KN.,…
