Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Berikut adalah beberapa pasal yang dirubah dalam amandemen UUD 1945:
Amandemen Pertama (1999)
- Pasal 5: Hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
- Pasal 7: Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
- Pasal 9: Sumpah Presiden dan Wakil Presiden
- Pasal 13: Pengangkatan dan Penempatan Duta
- Pasal 14: Pemberian Grasi dan Rehabilitasi
- Pasal 15: Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan Lain
- Pasal 17: Pengangkatan Menteri
- Pasal 20: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Pasal 21: Hak DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU)
Amandemen Kedua (2000)
- Pasal 18: Pemerintah Daerah
- Pasal 18A: Hubungan Wewenang antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Pasal 18B: Hubungan Keuangan, Pelayanan Umum, dan Sumber Daya Alam
- Pasal 19: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Pasal 20: Hak DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU)
- Pasal 20A: Fungsi DPR
- Pasal 22A: Tata Cara Pembentukan Undang-undang
- Pasal 22B: Pemberhentian Anggota DPR
Amandemen Ketiga (2001)
- Pasal 1: Kedaulatan Rakyat
- Pasal 3: Kewenangan MPR
- Pasal 6: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- Pasal 6A: Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden
- Pasal 7A: Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden
- Pasal 7B: Tata Cara Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden
- Pasal 7C: Fungsi MPR
- Pasal 8: Wakil Presiden
- Pasal 11: Perjanjian Internasional
- Pasal 17: Kementerian Negara
Amandemen Keempat (2002)
- Pasal 2: Susunan MPR
- Pasal 6A: Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden
- Pasal 8: Wakil Presiden
- Pasal 11: Perjanjian Internasional
- Pasal 16: Dewan Pertimbangan
- Pasal 23B: Mata Uang
- Pasal 23D: Bank Sentral
- Pasal 24: Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 31: Pendidikan dan Kebudayaan
- Pasal 32: Bahasa dan Kebudayaan
- Pasal 33: Perekonomian Nasional
- Pasal 34: Kesejahteraan Sosial
- Pasal 37: Perubahan UUD
Justru point yang paling penting yang harus di bahas adalah pada amandemen ketiga, dimana pada Amandemen UUD 1945 pada tahun 2001, khususnya Amandemen ketiga, telah dikritik karena kurangnya partisipasi masyarakat dan proses yang tidak transparan.
Perubahan signifikan terhadap sistem ketatanegaraan, seperti perubahan sistem pemilihan presiden dari sistem parlementer ke sistem presidensial, dilakukan tanpa debat publik yang luas dan partisipasi masyarakat yang signifikan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi proses amandemen dan apakah perubahan tersebut benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dalam negara hukum, konstitusi seharusnya merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat, dan perubahan konstitusi harus dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat dan proses yang transparan.
Dalam konteks ini, Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 dapat dianggap sebagai kudeta konstitusi, karena perubahan signifikan terhadap sistem ketatanegaraan dilakukan tanpa partisipasi masyarakat yang memadai dan proses yang tidak transparan. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas dan legitimasi sistem politik Indonesia.
Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 telah mengubah format kedudukan rakyat dalam kedaulatan dan kedudukan MPR sebagai lembaga wakil rakyat. Perubahan ini telah mengurangi peran MPR sebagai lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat dan mengubah sistem pemilihan presiden dari sistem parlementer ke sistem presidensial.
Dalam sistem parlementer, MPR memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan pemerintahan dan kebijakan negara. Namun, dengan perubahan ke sistem presidensial, kekuasaan presiden menjadi lebih besar dan MPR memiliki peran yang lebih terbatas.
Perubahan ini telah dikritik karena tidak melibatkan partisipasi rakyat yang signifikan dan tidak melalui proses yang transparan. Rakyat sebagai pemilik negara tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang sangat penting ini, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi perubahan tersebut.
