Dalam hukum konstitusi, prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat. Namun, perubahan sistem pemilihan presiden telah menimbulkan tantangan baru dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut.
Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa presiden bertanggung jawab kepada rakyat dan MPR, serta memiliki konsekuensi yang jelas jika presiden tidak memenuhi janji kampanye atau melakukan kesalahan. Ini memerlukan perbaikan dalam sistem hukum dan konstitusi untuk memastikan bahwa pemerintahan lebih akuntabel dan transparan.
Karena perubahan format ketatanegaraan pada Amandemen Ketiga telah memiliki dampak yang signifikan, maka ada beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan:
- Amandemen Terbatas: Melakukan amandemen terbatas untuk memperbaiki beberapa pasal yang dianggap tidak efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Namun, ini mungkin tidak cukup untuk mengembalikan keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas pemerintahan.
- Mengembalikan Format UUD 1945 Lama: Mengembalikan format UUD 1945 lama dapat menjadi opsi yang lebih radikal, namun dapat menjadi solusi untuk mengembalikan keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, ini juga berarti mengabaikan beberapa perubahan yang telah dilakukan selama ini.
- Konvensi Konstitusi: Mengadakan konvensi konstitusi untuk membahas dan merumuskan perubahan konstitusi yang lebih komprehensif. Ini dapat menjadi kesempatan untuk melibatkan masyarakat dan para ahli dalam proses perubahan konstitusi.
Namun, perlu diingat bahwa perubahan konstitusi harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan proses yang transparan dan partisipatif. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perubahan konstitusi terhadap sistem ketatanegaraan dan kehidupan masyarakat.
Dalam konteks ini, mungkin lebih baik untuk melakukan amandemen terbatas yang fokus pada perbaikan beberapa pasal yang dianggap tidak efektif, sambil terus membahas dan merumuskan perubahan konstitusi yang lebih komprehensif melalui konvensi konstitusi atau proses lainnya.
Mungkin pilihan paling rasional adalahPerubahan amandemen terbatas sangat penting untuk mengembalikan marwah dan kewenangan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Beberapa poin yang peelu dikembalikan pada format semula seperti:
- Mengembalikan kewenangan MPR membuat GBHN: MPR harus memiliki kewenangan untuk membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan negara.
- Mengangkat dan memberhentikan presiden: MPR harus memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan presiden jika presiden tidak memenuhi janji kampanye atau melakukan kesalahan.
- Presiden harus orang Indonesia asli: Mengembalikan pasal yang mensyaratkan presiden harus orang Indonesia asli, seperti format lama, untuk memastikan bahwa pemimpin negara adalah orang yang benar-benar memiliki komitmen dan loyalitas kepada negara dan bangsa.
Perubahan amandemen terbatas seperti ini dapat membantu mengembalikan keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memastikan bahwa MPR dapat menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dengan lebih efektif.
Bahwa dugaan kuat adanya campur tangan kekuatan asing dalam proses amandemen ke tiga UUD 1945 telah menjadi isu yang sangat sensitif dan kontroversial. Imperalisme modern dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk melalui pengaruh politik, ekonomi, dan budaya.
